Kementerian Agama Kutuk Pelaku Penganiayaan Jemaat HKBP

onkp — Tue, 14 Sep 2010 16:59:27 +0000

Jakarta (SIB)
Kementerian Agama mengutuk tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap anggota gereja HKBP dan meminta polisi segera menangkap pelaku dan menuntaskan kasus penganiayaan tersebut.
Penegasan itu disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Bahrul Hayat dalam konfrensi pers yang juga dihadiri tokoh-tokoh lintas agama di Jakarta, Senin (13/9) siang.
Bahrul menyatakan kasus penganiayaan jemaat HKBP itu kriminal murni dan menghimbau masyarakat tidak menaikkan kasus itu dengan isu-isu agama lainnya.
“Sebagaimana sudah disampaikan oleh Kapolda, tindakan ini murni kriminal dan percayakan kepada aparat untuk menuntaskan seluruh hal yang yang nanti bisa diungkapkan,” kata Bahrul Hayat.
Kutuk Aksi Penganiayaan
Sejumlah tokoh lintas agama mengutuk aksi penganiayaan terhadap pendeta dan jemaat Gereja HKBP Bekasi Jawa Barat.
Dalam konfrensi pers yang dimoderatori Sekjen Kementerian Agama, Bahrul Hayat, sejumlah tokoh berharap kejadian ini tidak membuat masyarakat terpancing dan terprovokasi.
Mantan ketua PBNU, Hasyim Muzadi, Ketua Umum PGI Andreas Yewangoe hingga anggota Konfrensi Wali Gereja Romo Benny Susetyo hadir dalam konfrensi ini.
Romo Benny Susetyo berharap pihak kepolisian dapat bertindak tegas serta tidak banyak berkomentar yang justru membingungkan masyarakat.
Sedangkan mantan Ketua Umum PBNU, Hasyim Muzadi meminta pemerintah tidak bersikap pragmatis dan menjamin keamanan masyarakat dalam beribadah dan keberadaan tempat beribadah.
Mereka yang sudah terjun, langsung ke lapangan bersepakat kasus ini diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan terus mencari solusi terbaik agar dapat diterima masyarakat setempat juga jemaat HKBP.
Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Timur Pradopo, Senin sore kembali mendatangi Polres Metro Bekasi untuk ketemu dengan Kapolres Bekasi, Kombes Pol Imam Subiyanto. Maksud kedatangan Kapolda diduga terkait isu telah tertangkapnya pelaku penusukan.
Kedatangan Irjen Pol Timur Pradopo disambut Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Imam Subiyanto di halaman Polres Metro Bekasi. Saat ditanyai mengenai perkembangan kasus penusukan terhadap salah satu majelis gereja HKBP Pondok Timur Indah, Minggu kemarin, Kapolda belum mau memberi komentar sejauh mana perkembangan kasus tersebut, karena menurut Kapolda hal tersebut dapat mengganggu proses penyidikan.
Kapolda mengatakan, saat ini kepolisian telah membentuk tim gabungan yang terdiri Polres Metro Bekasi dan Polda Metro Jaya untuk melakukan penyidikan kasus penusukan tersebut. Kedatangan Kapolda secara tiba-tiba ini terkait isu telah tertangkapnya pelaku penusukan terhadap Hasian Lumbantoruan dan pemukulan terhadap Pdt Luspida Simanjuntak.
Penikaman Terhadap Penetua HKBP Bekasi Merupakan Tindakan Anti Peradaban
Ketua Umum Pusat PGI (Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia) menyesalkan dan mengecam keras terjadinya penikaman terhadap penetua Gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Pondok Timur Indah Ciketing Bekasi, Hasian Lumban Toruan dan pemukulan terhadap Pdt Luspida Br Simanjuntak.
“Tindakan kejahatan seperti itu merupakan tindakan anti peradaban di negara kita dan harus diusut tuntas, apalagi korbannya warga gereja yang hendak beribadah,” tegas Ketua Umum Pusat PGI Pdt DR AA Yewangoe saat diwawancarai Wartawan SIB Jhon Manalu via telepon, Senin (13/9).
Lebih lanjut dikatakan, pernyataan Kapolda Metero Jaya yang menyebutkan kejadian itu merupakan kriminal murni sangat tidak tepat dan tidak akurat. Karena pada dasarnya akar masalah harus lebih didalami dulu. Selama ini ada sengketa atau penentangan oleh kelompok masyarakat tertentu terhadap pendirian Gereja HKBP Ciketing. Kemudian yang ditikam atau yang menjadi korbannya adalah Penetua HKBP tersebut yaitu Hasian Lumban Toruan dan Pdt Luspida Br Simanjuntak.
“Jadi jangan Kapolda terlalu cepat mengeluarkan pernyataan yang belum akurat, sehingga justru mengundang seribu pertanyaan dari masyarakat terutama warga gereja. Bagaimana mungkin menyimpulkan itu kriminal murni sedangkan pelakunya belum ditangkap dan diperiksa. Jadi seakan ada kesan Kapolda menutup-nutupi kasus ini. Padahal kasus ini bukan kasus ringan,” katanya.
Pdt Dr AA Yewangoe sekali lagi menegaskan, pemerintah tidak bisa menutup-nutupi atau mendiamkan kasus ini karena kasus ini bukan kasus ringan. Pelakunya harus ditangkap dan dicari motifnya. Sehingga warga Gereja HKBP di Bekasi yang mau beribadah bisa tenang.
“Saya mengimbau agar seluruh umat beragama supaya tetap tenang dan tidak terpancing dengan isu-isu yang menyesatkan. Secara khusus kepada warga HKBP agar menyerahkan sepenuhnya persoalan itu kepada kepolisian dan penegak hukum. “Jangan mengambil tindakan sendiri-sendiri, sehingga bisa memperkeruh suasana,” katanya.
Ketua Umum Pusat PGI ini mengaku telah menjenguk Hasian Lumban Toruan dan Pdt Luspida Simanjuntak di Rumah Sakit. Kondisi Pdt Luspida disebutkan sudah mulai membaik, namun Hasian Lumban Toruan masih belum siuman.
ketua dpp PPP: mengotori makna Hari Raya
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Lukman Hakim Saefuddin meminta Polri segera mengungkap hingga tuntas kasus penganiayaan terhadap dua orang dari jemaat Gereja HKBP Bekasi, Jawa Barat.
“Polri hendaknya bisa mengungkap secepatnya tindak kekerasan terhadap jemaat di Gereja HKBP di Bekasi agar persoalan ini tidak menjadi polemik berkepanjangan,” kata Lukman Hakim Saefuddin, di Jakarta, Senin.
Wakil Ketua MPR ini meminta polisi bisa mengungkap pelaku dan modus kasus penusukan jemaat ini agar persoalannya segera menjadi “clear” dan tidak sampai menimbulkan sentimen keagamaan yang kontra produktif di masyarakat.
Lukman menyatakan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyesalkan tindak kekerasan terhadap dua orang dari jemaat Gereja HKBP Bekasi.
“Siapa pun pelakunya dan apa pun motif di balik kejadian itu telah mengotori makna Hari Raya Idul Fitri,” katanya.
Menurut dia, hakiket Idul Fitri adalah kembali ke hakekat jati diri manusia yang harkat dan martabatnya terjaga dan terpelihara.
Lukman juga mengimbau kepada seluruh umat beragama di Indonesia, khususnya di Bekasi, Jawa Barat, untuk tetap menjunjung tinggi ajaran setiap agama, yakni mewujudkan kedamaian dan menolak kekerasan.
Menurut dia, jika ada konflik di tengah masyarakat di sekitar gereja, hendaknya bisa diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat, bukan dengan cara kekerasan.
“Harus selalu upaya dialog di tengah masyarakat. Sebesar apa pun perbedaan yang ada, pasti ada solusinya jika diselesaikan secara damai,” katanya.
Sementara itu, anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Abdul Malik Haramain meminta pemerintah bersikap tegas dan tanggap untuk segera menyelesaikan persoalan ini.
“Jika persoalan ini tidak segera diselesaikan akan menjadi preseden buruk, dan akan merusak kehidupan antar-umat beragama,” katanya.
Anggota Komisi III DPR ini juga mengecam pelaku penusukan terhadap dua orang dari jemaat Gereja HKBP yang menilainya sebagai perbuatan anarkis yang pengecut.
Malik meminta polisi segera mengungkap dan menindak pelaku penusukan.
ANAS: UMAT BERAGAMA TIDAK BOLEH TERINTIMIDASI
Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, mengatakan umat beragama apa pun di Indonesia tidak boleh terintimidasi atau terganggu aktivitas peribadatannya.
“Karena itu, kami mendesak aparat kepolisian agar secepatnya mengusut tuntas kasus penusukan terhadap Pendeta Jemaat HKBP di Ciketing, Pondok Timur, Bekasi, Minggu (12/9) kemarin,” katanya di Jakarta, Senin.
Kasus kekerasan seperti itu, menurutnya, tidak boleh dibiarkan berlangsung terus karena mengganggu harmoni kehidupan bangsa yang majemuk di Indonesia.
“Segera tangkap dan adili pelakunya. Kasus ini tidak boleh ditoleransi, apalagi dijadikan preseden,” tegasnya lagi.
Jika kejadian ini dibiarkan, menurutnya, bisa mendestruksi harmoni dalam relasi antar umat beragama di Indonesia.
“Kebebasan beragama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing adalah salah satu yang sangat pokok dan dijamin oleh konstitusi,” ujarnya.
Karena itu, ia menambahkan, siapa pun warga atau umat itu, tidak boleh terganggu, apalagi terintimidasi dan mendapatkan kekerasan.
“Karena itu, sikap kami DPP Partai Demokrat sudah jelas dan tegas, siapa pun pelakunya, segera ditangkap dan diadili sekaligus diberi sanksi berat. Sekali lagi, ini tidak bisa dibiarkan, karena bisa mendestruksi harmoni dalam relasi antar umat beragama di Indonesia,” kata Anas Urbaningrum lagi.
Tidak berperikemanusiaan
Ketua Umum Presidium Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Palar Batubara, meminta Polri agar selalu sigap bertindak atasi kamtibmas ketimbang terpancing terlalu cepat berbicara atau mengeluarkan pernyataan.
“Kasus penusukan seorang Pendeta HKBP dan penganiayaan atas seorang dari jemaat Gereja HKBP Ciketing, Pondok Timur, Bekasi, yang baru saja mau melaksanakan Kebaktian Minggu Pagi, kemarin (12/9) merupakan ujian berat bagi kesigapan Polri kita,” katanya kepada ANTARA di Jakarta, Senin.
Palar Batubara menilai tindakan biadab yang dilakukan di saat saudara-saudara sebangsa beragama Islam sedang menikmati perayaan kemenangan dengan sukacita pada Hari Raya Idul Fitri 1431 Hijriah itu benar-benar telah menodai kerukunan serta toleransi sesama warga bangsa majemuk Indonesia.
“Tindakan ini sesungguhnya merupakan bagian dari skenario oleh kelompok atau oknum tertentu yang sengaja ingin merusak kebahagiaan keluarga bangsa Indonesia dengan melakukan tindakan brutal, biadab, dan tidak berperikemanusiaan dengan menganiaya secara membabibuta umat HKBP Bekasi yang sedang akan melakukan Ibadah Minggu,” katanya.
Dalam kaitan ini, Palar Batubara mempertanyakan di mana ketenangan hidup di dalam wadah bangsa yang majemuk sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945?
“Selanjutnya, di mana tugas pokok negara melindungi warganya? Juga di mana otoritas pemerintah dengan kewibawaannya menjamin kehidupan warganya yang bermacam-macam aliran agama ini?” tanyanya lagi.
GMNI Mengecam
Palar Batubara kemudian atas nama Presidium Persatuan Alumni (PPA) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) mengecam keras tindak brutal tak beradab atas warga yang akan menjalankan ibadahnya sesuai keyakinannya.
“Sesuai Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, penjajahan dan penindasan oleh siapa pun terhadap siapa pun tidak dibenarkan dan harus ditolak karena tak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan serta bertentangan dengan ideologi negara Pancasila,” katanya menandaskan.
Presidium Persatuan Alumni GMNI juga menyatakan pihak aparat penegak hukum lebih mengedepankan kesigapan menuntaskan upaya pemeliharaan kamtibmas serta penegakan hukum, bukan terpancing lebih cepat membuat pernyataan-pernyataan membingungkan serta tidak jujur kepada masyarakat.
PKS Sesalkan Insiden Penusukan Jemaat HKBP
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyayangkan terjadinya insiden penusukan anggota jemaat HKBP Bekasi. PKS menilai insiden kekerasan itu mestinya tidak terjadi.
“Saya sangat menyayangkan kejadian itu. Hal yang seharusnya tidak perlu terjadi. Tentu harus diselesaikan segera sesuai aturan,” ujar Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq saat ditemui di kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta, Senin (13/9). Menurut Luthfi, Islam dan PKS selalu menghargai kebebasan beragama. Cara-cara kekerasan tidak diperkenankan untuk memaksakan suatu kehendak.
“PKS sangat menghargai kebebasan beragama dan menghargai kepercayaan masing masing. Oleh karena itu mari kita kedepankan musyawarah,” jelasnya.
Menurut Luthfi, semestinya kasus penusukan dan kekerasan tidak perlu terjadi. Ia mengimbau agar semua pihak selalu mengedepankan suasana rukun dan damai.
“Saya rasa kita sudah punya SKB 3 menteri dan kalau kita komitmen tidak perlu ada hal seperti itu. Yang jelas tidak perlu ada tindak kekerasan,” tandasnya

Gubsu Lantik Pj Nias Utara, Nias Barat & Walikota Gunungsitoli

onkp — Mon, 07 Jun 2010 05:04:27 +0000

Medan (SIB, 5 Juni 2010)

Gubsu H Syamsul Arifin SE melantik penjabat (Pj) Bupati Nias Utara, Nias Barat dan Walikota Gunung Sitoli secara sekaligus, Jumat (4/6) di Aula Martabe Kantor Gubsu dihadiri unsur Muspida Sumut dan ketiga kabupaten/kota tersebut.
Pj Bupati Nias Utara yang dilantik Drs Fonazaha Zega menggantikan penjabat Bupati sebelumnya Tolo Aru Hulu dan Pj Bupati Nias Barat Faduhusi Daely SPd dan Pj Walikota Gunung Sitoli Drs Martinus Lase yang diperpanjang masa jabatannya.
Gubsu H Syamsul Arifin SE mengatakan, para pejabat yang telah diperpanjang ini juga segera memfasilitasi proses Pilkada 2010 yang akan datang. Terutama dalam penyediaan anggaran. Perpanjangan jabatan ini merupakan apresiasi karena perjalanan waktu satu tahun beberapa tugas pokok Pj Bupati/walikota telah diselesaikan dengan baik.
“Apa yang telah ditetapkan KPU Nias untuk menyelenggarakan Pemilukada pada Oktober ini agar didukung dan difasilitasi. Kita sangat menyadari bahwa pengunduran maupun penundaan Pemilukada akan memberi dampak pembiayaan semakin besar,” ujar Gubsu.
Untuk itu, kata Gubsu, sejak dini kita bertekad agar dalam setiap proses tahapan Pemilukada dapat dilaksanakan dengan baik terutama bagi Pj yang diperpanjang masa jabatannya hanya enam bulan sehingga praktis waktu yang ada agar lebih dikonsentrasikan dalam mempersiapkan seluruh tahapan.
Lebih lanjut disebutkan Gubsu, apabila ada persoalan pembiayaan yang mengganggu Pilkada agar segera dikordinasikan dengan Pemerintah provinsi. “Kalau ada masalah pembiyaan harus segera dikoordinasikan kepada pemerintah Provinsi,” ucapnya.
Pelantikan dan pengambilan sumpah ke tiga Pj bupati dan walikota ini juga dihadiri Sekdaprovsu DR RE Nainggolan MM dan sejumlah Pimpinan SKPD di jajaran Pemprovsu dan ke tiga daerah tersebut. (M3/y)

ONKP (Orahua Niha Keriso Protestan)

Kementerian Agama Kutuk Pelaku Penganiayaan Jemaat HKBP

Gubsu Lantik Pj Nias Utara, Nias Barat & Walikota Gunungsitoli